PUNAHNYA PENGETAHUAN

Gedung sekolah rusak dapat mengancam jiwa. Tapi pengetahuan yang musnah, juga tak kalah berbahaya. Di kelas jauh SD Sabeugunggung, Pagai Utara, Kepulauan Mentawai ini, Pak Guru Leisa Saogo mengaku tak mendapati perubahan kurikulum atau muatan lokal terkait ancaman bencana untuk diajarkan kepada anak didiknya.

Pengetahuan soal bencana ia berikan atas inisiatif sendiri dan bahan-bahan dari para relawan. Termasuk lagu-lagu.

Dulu, orang Mentawai memaknai gempa (siang hari) sebagai pertanda datangnya musim buah-buahan. Masyarakat tak kenal konsep tsunami. Tak ada istilah lokal untuk tsunami meski Mentawai termasuk daerah rawan bencana dan tsunami sebelumnya tercatat tahun 1871. Padahal, sebagian wilayah seperti pulau Pagai Selatan dan Utara mengenal istilah gu'gu' (ombak besar).

Namun karena pengetahuan ini tak "diawetkan", setelah peristiwa gempa dan smong (tsunami) Aceh, media dan para relawan seolah membawa "pengetahuan baru" tentang tsunami.

Pengetahuan baru itu di antaranya mengajarkan: bila terjadi gempa besar dan lama (sampai orang dewasa tidak sanggup berdiri), lalu air laut surut, maka warga harus berlari ke bukit dan menjauhi pantai karena 10-15 menit kemudian, akan datang gelombang besar.

Setelah enam tahun hidup dengan pengetahuan baru dari Aceh itu, tibalah pada 25 Oktober 2010, jam 9 malam. Gempa singkat dan guncangan dirasakan biasa. Televisi yang sedang menyiarkan sinetron, tidak lagi memberikan alarm "breaking news" atau "stop press" tentang potensi tsunami. Sebagian warga tetap menonton TV.

Lima menit kemudian --bukan 10-15 menit seperti di Aceh-- tsunami dari Samudra Hindia menyapu desa-desa di pesisir barat. 426 orang tewas karena tak sempat melarikan diri. Dusun Sabeugunggung, asal Pak Guru Leisa, adalah kampung yang paling banyak korban, termasuk putrinya yang berusia 2 tahun.

Pengetahuan baru tentang tsunami segera direvisi karena karakter Mentawai berbeda dengan Aceh atau daerah lain. Tak ada lagi rumus baku. Kini setiap ada gempa, semua memilih lari ke bukit, ada atau tidak ada peringatan potensi tsunami dari pemerintah dan televisi. Bahkan mereka yang tinggal di Muara Siberut (pantai timur) dan secara teori tidak menghadapi langsung ancaman "megathrust".

Namun setelah 6 tahun, negara dan barisan intelektual lewat sistem pendidikannya, tak segera merumuskan dan mengawetkan pengetahuan dan pengalaman ini. Tapi ini tidak hanya di Mentawai.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan "tsunami" sebagai gelombang besar "yang umumnya terjadi di Jepang". Sangat memprihatinkan.

17 Februari 1674, gempa dan tsunami telah terjadi di Ambon dan Seram yang menewaskan 2.322 orang. Jumlah korban yang fantastis mengingat rasio kepadatan penduduk dibanding saat ini. Adakah pengetahuan yang diawetkan atau istilah lokal untuk ini?

Agustus 1883, saat Krakatau meletus, juga diikuti tsunami di Selat Sunda hingga Teluk Betung, Bandar Lampung. Adakah pengetahuan dan istilah lokal yang diawetkan lewat strategi kebudayaan kita?

1907, pulau Simeulue di Aceh juga disapu tsunami. Pengalaman ini diawetkan dalam istilah smong dan menjadi nyanyian. Dampaknya sudah sering dikisahkan. Ketika terjadi tsunami 2004, Aceh daratan kehilangan ratusan ribu jiwa, sementara pulau Simeulue yang terletak di tengah samudra kehilangan 6 jiwa saja.

Entah mengapa, para ahli bahasa tak kunjung menyerap istilah lokal untuk memberi tekanan psikologis pada kepentingan mitigasi bencana bahwa tsunami bukan barang impor dari Jepang. Tsunami ada dan dekat bersama kita sepanjang sejarah Nusantara. Bandingkan dengan kelincahan melokalkan istilah-istilah IT seperti "mouse" menjadi "tetikus" atau "e-mail" menjadi "surel". Atau di dunia politik dari "incumbent" menjadi "petahana".

Tahun 1980-an, warga Dusun Asahan di pulau Pagai Utara, Mentawai, pernah didatangi seorang peneliti asing dan mengingatkan warga setempat tentang ancaman datangnya gelombang besar, jauh sebelum peristiwa Aceh atau peringatan dari para ahli kita tentang ancaman "Mentawai atau Sumatra Megathrust".

Warga lokal --seperti dituturkan seorang pria asal Dusun Purourogat bernama Erdiman yang kami temui-- saat itu mengindahkan peringatan tersebut dengan mengalokasikan sebuah bukit untuk evakuasi. Bukit itu ditanami tanaman pangan untuk persiapan pengungsian. Bukit itu diberi nama Leuleu Gu'gu' artinya "gunung ombak besar", yang memang dipersiapkan untuk menghadapi tsunami.

Setelah peristiwa Aceh 2004, pemerintah NKRI mendorong relokasi warga dusun Asahan ke lokasi lain untuk berjaga-jaga. Tapi bukan ke bukit yang sudah mereka siapkan sendiri.

Ini juga contoh bagaimana pengetahuan lokal yang susah payah berusaha diawetkan oleh warga, diabaikan begitu saja tanpa memberi alternatif sistem pengetahuan baru.

Sepekan keluar masuk pedalaman Mentawai, saya terus diyakinkan bahwa negara ini memang senang memelihara ingatan pendek yang memusnahkan pengetahuan. Bukan memeliharanya. Bahkan meski itu menyangkut pengetahuan tentang hidup dan mati warganya.

[Status Facebook Dandhy Dwi Laksono]

BERAS PAPUA RASA AMERIKA

Kedutaan Besar RI di Washington, AS men-tweet acara pertemuan Bupati dan mantan Bupati Merauke dengan kelompok yang menamakan diri "Indonesian Diaspora Academics USA" (akademisi Indonesia yang tinggal di Amerika).

Para pakar itu mempresentasikan konsep "sawah tekno sejuta hektar". Sebuah ide yang sudah digagas sejak era Presiden SBY dengan bendera MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate).

Tapi kali ini judulnya diubah: Papua International Rice Research Center (PIRRC). Esensinya sama: meneruskan ambisi Presiden Jokowi yang ingin menjadikan Papua lumbung beras nasional dengan mencetak 1,2 juta hektar sawah dalam tempo 3 tahun dengan sistem "full-mekanis".

Sistem ini tidak mengandalkan tenaga manusia dan konon satu orang bisa mengelola 5 hektar dengan bantuan mesin harvester dll. (dalam pola konvensional, 1 Ha sawah membutuhkan setidaknya 5 tenaga kerja).

Hasilnya juga fantastis. Seperti dalam info-grafis ini, bila 1 Ha sawah konvensional hanya menghasilkan 3 ton beras dengan 2 kali panen setahun, PIRRC akan mendongkraknya hingga 100 persen menjadi 6 ton dengan panen 2-3 kali setahun.

Pertama kali mendengar ide ini tahun 2010-2011, siapa yang tak berdecak kagum. Swasembada beras akan terwujud, 30 persen beras nasional akan dipasok dari Papua, dan sawah akan dikelola seperti pertanian gandum di Amerika atau Eropa.

Sampai kemudian di lapangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut yang sebagian substansinya telah kami dokumentasikan dalam film "The Mahuzes".

Pertama, ambisi menyulap Papua yang pemakan sagu menjadi lumbung beras bukan hanya milik SBY atau Jokowi, namun sudah sejak Belanda dengan proyek "sawah Kombe" di Distrik Kurik tahun 1951-1953 untuk memenuhi kebutuhan di Pasifik Selatan.

Proyek Kombe juga sudah mengadopsi konsep mekanisasi pertanian. Bekas-bekasnya masih dapat disaksikan hingga kini. Mereka sudah memakai harvester, membangun rel kereta api untuk memindahkan gabah, dan sistem pengeringan gabahnya sudah memakai oven (bukan dijemur seperti pengeringan konvensional yang butuh waktu dan lahan yang luas).

Ke dua, dibutuhkan 50 tahun untuk mencetak 46.000 hektar sawah di Merauke. Salah satu sebabnya karena memang tidak ada budaya bercocok tanam. Masyarakat lokal hidup dengan sistem meramu dari hasil hutan seperti sagu dan berburu binatang. Sawah dikerjakan oleh para transmigran asal Jawa hingga hari ini.

Ke tiga, luas Merauke hanya 4,6 juta hektar di mana menurut riset WWF Papua hanya tersisa 500 ribu hektare saja yang dianggap masih "dapat dimanfaatkan". Itu pun sejatinya ada yang punya, yakni masyarakat adat yang menggantungkan kehidupannya dari hasil hutan, rawa, dan sungai.

Tanpa sawah sejuta hektar pun, Merauke hingga Boven Digoel sudah masuk dalam radar jumlah titik api kebakaran hutan karena maraknya perkebunan kelapa sawit dalam 10 tahun terakhir.

Ke empat, proyek sawah sejuta hektar di lahan gambut di Kalimantan Tengah pada masa Presiden Soeharto tahun 1996 yang gagal total mestinya cukup menjadi pelajaran, bahwa sistem pertanian yang dilakukan secara massal dengan membongkar hutan dalam skala besar, akan menuai bencana yang ongkosnya terus kita bayar hingga hari ini berupa kabut asap.

Ke lima, dengan konsep full-mekanisasi pertanian, jelas membutuhkan modal. Pada akhirnya model bisnis yang dikembangkan adalah sawah milik perusahaan seperti yang telah dilakukan Medco Group di Merauke hari ini. Masyarakat tak memiliki basis produksi atas pangannya sendiri. Mereka akan menjadi buruh atau tuan penyewa tanah dengan menunggu bagi hasil.

Investor kelapa sawit pun kini mulai menjajaki sawah tekno seperti terekam di "The Mahuzes".

Ke enam, seperti pada industri mono-kultur lainnya, pembukaan lahan sebesar itu untuk sawah perusahaan jelas akan memicu konflik tanah atau agraria. Tak heran bila di foto acara ini, selain ada ilmuwan, juga ada tentara dan polisi. Sebab merekalah yang selama ini mengamankan kepentingan investasi dan berhadapan dengan masyarakat.

Ke tujuh, konsentrasi produksi pangan di satu lokasi bertentangan dengan komitmen bersama mengurangi emisi karbon yang memicu pemanasan global. Pangan sebagai kebutuhan sehari-hari, mestinya diproduksi sedekat mungkin dengan konsumennya sehingga tidak memerlukan energi untuk mengangkutnya dari satu tempat ke tempat lain. Pangan diangkut menggunakan Bahan Bakar  Minyak (BBM), sampahnya pun masih diangkut memakai BBM. Sistem ekonomi yang boros energi.

Ke delapan, lalu bagaimana mengatasi permintaan pangan yang tinggi akibat pertambahan penduduk sementara lahan di Jawa atau Sumatra sudah habis?

Pertanyaan ini sangat mudah dijawab oleh orang Papua:

"Anda yang buka hutan di Sumatra untuk sawit bukannya sawah, hutan di Kalimantan untuk batu bara, Anda yang bongkar sawah di Jawa untuk perumahan, pabrik, bandara, atau tambang semen dan emas, mengapa sekarang mengeluh kekurangan beras dan meminta hutan, rawa, dan dusun sagu kami?"

https://youtu.be/MSVTZSa4oSg

[Status Facebook Dandhy Dwi Laksono]