BERAS PAPUA RASA AMERIKA

Kedutaan Besar RI di Washington, AS men-tweet acara pertemuan Bupati dan mantan Bupati Merauke dengan kelompok yang menamakan diri "Indonesian Diaspora Academics USA" (akademisi Indonesia yang tinggal di Amerika).

Para pakar itu mempresentasikan konsep "sawah tekno sejuta hektar". Sebuah ide yang sudah digagas sejak era Presiden SBY dengan bendera MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate).

Tapi kali ini judulnya diubah: Papua International Rice Research Center (PIRRC). Esensinya sama: meneruskan ambisi Presiden Jokowi yang ingin menjadikan Papua lumbung beras nasional dengan mencetak 1,2 juta hektar sawah dalam tempo 3 tahun dengan sistem "full-mekanis".

Sistem ini tidak mengandalkan tenaga manusia dan konon satu orang bisa mengelola 5 hektar dengan bantuan mesin harvester dll. (dalam pola konvensional, 1 Ha sawah membutuhkan setidaknya 5 tenaga kerja).

Hasilnya juga fantastis. Seperti dalam info-grafis ini, bila 1 Ha sawah konvensional hanya menghasilkan 3 ton beras dengan 2 kali panen setahun, PIRRC akan mendongkraknya hingga 100 persen menjadi 6 ton dengan panen 2-3 kali setahun.

Pertama kali mendengar ide ini tahun 2010-2011, siapa yang tak berdecak kagum. Swasembada beras akan terwujud, 30 persen beras nasional akan dipasok dari Papua, dan sawah akan dikelola seperti pertanian gandum di Amerika atau Eropa.

Sampai kemudian di lapangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut yang sebagian substansinya telah kami dokumentasikan dalam film "The Mahuzes".

Pertama, ambisi menyulap Papua yang pemakan sagu menjadi lumbung beras bukan hanya milik SBY atau Jokowi, namun sudah sejak Belanda dengan proyek "sawah Kombe" di Distrik Kurik tahun 1951-1953 untuk memenuhi kebutuhan di Pasifik Selatan.

Proyek Kombe juga sudah mengadopsi konsep mekanisasi pertanian. Bekas-bekasnya masih dapat disaksikan hingga kini. Mereka sudah memakai harvester, membangun rel kereta api untuk memindahkan gabah, dan sistem pengeringan gabahnya sudah memakai oven (bukan dijemur seperti pengeringan konvensional yang butuh waktu dan lahan yang luas).

Ke dua, dibutuhkan 50 tahun untuk mencetak 46.000 hektar sawah di Merauke. Salah satu sebabnya karena memang tidak ada budaya bercocok tanam. Masyarakat lokal hidup dengan sistem meramu dari hasil hutan seperti sagu dan berburu binatang. Sawah dikerjakan oleh para transmigran asal Jawa hingga hari ini.

Ke tiga, luas Merauke hanya 4,6 juta hektar di mana menurut riset WWF Papua hanya tersisa 500 ribu hektare saja yang dianggap masih "dapat dimanfaatkan". Itu pun sejatinya ada yang punya, yakni masyarakat adat yang menggantungkan kehidupannya dari hasil hutan, rawa, dan sungai.

Tanpa sawah sejuta hektar pun, Merauke hingga Boven Digoel sudah masuk dalam radar jumlah titik api kebakaran hutan karena maraknya perkebunan kelapa sawit dalam 10 tahun terakhir.

Ke empat, proyek sawah sejuta hektar di lahan gambut di Kalimantan Tengah pada masa Presiden Soeharto tahun 1996 yang gagal total mestinya cukup menjadi pelajaran, bahwa sistem pertanian yang dilakukan secara massal dengan membongkar hutan dalam skala besar, akan menuai bencana yang ongkosnya terus kita bayar hingga hari ini berupa kabut asap.

Ke lima, dengan konsep full-mekanisasi pertanian, jelas membutuhkan modal. Pada akhirnya model bisnis yang dikembangkan adalah sawah milik perusahaan seperti yang telah dilakukan Medco Group di Merauke hari ini. Masyarakat tak memiliki basis produksi atas pangannya sendiri. Mereka akan menjadi buruh atau tuan penyewa tanah dengan menunggu bagi hasil.

Investor kelapa sawit pun kini mulai menjajaki sawah tekno seperti terekam di "The Mahuzes".

Ke enam, seperti pada industri mono-kultur lainnya, pembukaan lahan sebesar itu untuk sawah perusahaan jelas akan memicu konflik tanah atau agraria. Tak heran bila di foto acara ini, selain ada ilmuwan, juga ada tentara dan polisi. Sebab merekalah yang selama ini mengamankan kepentingan investasi dan berhadapan dengan masyarakat.

Ke tujuh, konsentrasi produksi pangan di satu lokasi bertentangan dengan komitmen bersama mengurangi emisi karbon yang memicu pemanasan global. Pangan sebagai kebutuhan sehari-hari, mestinya diproduksi sedekat mungkin dengan konsumennya sehingga tidak memerlukan energi untuk mengangkutnya dari satu tempat ke tempat lain. Pangan diangkut menggunakan Bahan Bakar  Minyak (BBM), sampahnya pun masih diangkut memakai BBM. Sistem ekonomi yang boros energi.

Ke delapan, lalu bagaimana mengatasi permintaan pangan yang tinggi akibat pertambahan penduduk sementara lahan di Jawa atau Sumatra sudah habis?

Pertanyaan ini sangat mudah dijawab oleh orang Papua:

"Anda yang buka hutan di Sumatra untuk sawit bukannya sawah, hutan di Kalimantan untuk batu bara, Anda yang bongkar sawah di Jawa untuk perumahan, pabrik, bandara, atau tambang semen dan emas, mengapa sekarang mengeluh kekurangan beras dan meminta hutan, rawa, dan dusun sagu kami?"

https://youtu.be/MSVTZSa4oSg

[Status Facebook Dandhy Dwi Laksono] 

LADA

"La payo sekarang di Bangka. Sejak timah habis, makin sulit hidup di sini."

Supir taksi gelap di Bandara Dipati Amir itu memperkenalkan dirinya bernama Mauk. Dari logatnya, Pria paruh baya beranak dua itu memang bukan kelahiran Pangkal Pinang.

"Saya 18 tahun lebih merantau ke sini. Aslinya kame ni wong kito galo... Plembang," ujar bapak dua anak ini membuka cerita.

Mauk bermigrasi ke Kota Terasi saat Pulau Bangka dan Belitung masih berstatus kabupaten dalam otoritas Provinsi Sumsel. Iming-iming peningkatan kesejahteraan paska eksploitasi timah secara massif lah yang membuatnya tergiur mengadu peruntungan di Bangka.

Semenjak PT Timah mengeduk perut bumi Bangka pada 1976, dan diikuti berbagai perusahaan tambang timah lainnya, komoditas itu menggantikan lada yang telah berabad-abad menjadi penopang utama perekonomian Bangka-Belitung.

Menurut Hongky Lie, warga asli Pangkalpinang yang turun temurun aktif dalam perdagangan di Babel, tanaman monokotil yang tumbuh merambat itu sebenarnya telah menguasai pasar bumbu dunia, sejak abad ke-12.

"Sebelum Belanda menancapkan kolonialisme, bahkan sebelum Babel menjadi bagian kerajaan Sriwijaya, sudah banyak pedagang dari Gujarat, Vietnam dan Tiongkok yang datang ke sini, khusus mencari lada. Dari merekalah lada Bangka masuk ke Eropa," ujar warga peranakan tersebut.

Hongky seorang muallaf yang berprofesi sebagai arsitek, salah satu masjid besar di Pangkalpinang merupakan hasil karyanya, memaparkan bahwa jaman dulu lada telah menjadi politik dagang di era kerajaan. Pengaruh kerajaan Sriwijaya dan Malaka yang meluas hingga ke daratan Tiongkok tak lepas dari peran penting lada.

Sejak dulu, lada yang bernama latin Pipper Albi Linn itu dikenal sebagai bumbu utama untuk berbagai jenis masakan. Seiring perkembangan waktu, lada bahkan diketahui memiliki kemampuan untuk menekan munculnya kanker terutama prostat. Lada yang biasa disebut sahang oleh warga Babel, kaya akan lemak pati dan memiliki rasa panas dan pedas dalam tubuh.

Masa keemasan lada di Babel terutama di era 90-an. Kala itu, lada Babel ditaksir menguasai 60% market dunia. Vietnam dan Thailand bahkan sampai mengirim para sarjana dan penelitinya ke Babel untuk belajar penanaman lada.

Sayangnya era keemasan itu berakhir pada 2003, saat masyarakat daerah ini banyak beralih ke timah. Saat itulah pangsa pasar lada Babel mulai tergerus oleh lada asal Vietnam dan Thailand, dua negara yang awalnya belajar pengelolaan lada dari Babel.

Kini setelah deposit timah sudah habis, Pemprov Babel seolah gamang. Antara membesarkan sektor pariwisata terlebih dahulu, atau mendukung lada untuk menjadi penopang utama provinsi pecahan Sumsel tersebut.

Hal itu tak lepas dari ditetapkannya wilayah Tanjung Kelayang di Belitung, sebagai Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata oleh pemerintah pusat pada Maret 2016. Padahal, kedua sektor itu bisa saling mendukung. Bukan tak mungkin perkebunan lada juga bisa menjadi destinasi wisata, laiknya Prancis dan Italia yang menjadikan kebun anggurnya sebagai tujuan wisata turis mancanegara.

Nurdin, seorang petani lada di Bangka Selatan, menaruh harapan besar, lada Babel akan kembali menjadi penopang utama kehidupan mereka. Apalagi, kebutuhan lada dunia masih sangat tinggi dengan harga yang bagus.

Saat ini, harga lada di pasar ekspor mencapai US$ 12.500 per metrik ton. Sementara, harga lada dari petani berkisar Rp 120 ribu - Rp 200 ribu per kilo tergantung kualitasnya. Kebutuhan dunia terhadap lada masih amat besar, diperkirakan mencapai 70 ribu ton per tahun.

"Kami membutuhkan dukungan pemerintah dan pihak terkait. Terutama dalam hal benih, pengelolaan dan pemasaran. Jangan sampai kami seperti tikus di lumbung padi," ujar Nurdin.

Nurdin yang hijrah ke Babel dari Bima, NTB sejak tahun 90-an itu optimis, lada Babel yang dikenal dengan brand Muntok White Pepper itu bisa kembali berjaya, seperti dahulu kala... semoga!

[Status Facebook Febry Mahimza]